MALAKA - Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malaka dalam kurun waktu satu dekade memperlihatkan sejumlah perubahan penting, mulai dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dinamika pendapatan transfer, penyesuaian belanja hingga peningkatan nilai aset daerah.

Data tersebut dipaparkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka dalam Pameran Pembangunan dan Pagelaran Budaya Daerah Kabupaten Malaka di Lapangan Misi Dekenat Malaka, Betun, Jumat (14/8/2026).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, Aloysius Werang, menjelaskan berbagai data tersebut sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Tiga kelompok data yang ditampilkan menjadi perhatian, yakni realisasi pendapatan daerah periode 2016–2025, realisasi belanja daerah periode 2016–2025 serta perkembangan aset dan ekuitas daerah periode 2016–2025.

Data tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan Kabupaten Malaka berkembang dari tahun ke tahun.

PAD 2025 Tembus Rp66,65 Miliar

Salah satu angka yang menarik dari data BKPD adalah perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada 2016, realisasi PAD Kabupaten Malaka tercatat sekitar Rp29,26 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi Rp54,78 miliar pada 2017, Rp41,05 miliar pada 2018, Rp49,19 miliar pada 2019 dan Rp54,53 miliar pada 2020.
Pada 2021, PAD mencapai sekitar Rp55,38 miliar, kemudian turun menjadi Rp37,29 miliar pada 2022. Tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp46,82 miliar, sebelum berada pada kisaran Rp39,87 miliar pada 2024.

Yang menarik, pada 2025 PAD Kabupaten Malaka melonjak menjadi Rp66,65 miliar.
Jika dibandingkan dengan realisasi 2024, PAD 2025 meningkat sekitar Rp26,78 miliar atau 67,15 persen.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam struktur pendapatan daerah Malaka.
Artinya, meskipun struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer, kontribusi sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri pada 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Pendapatan Daerah 2025 Capai Rp833,44 Miliar

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malaka pada 2025 mencapai Rp833,44 miliar.
Angka tersebut berasal dari tiga kelompok utama, yakni PAD sebesar Rp66,65 miliar, pendapatan transfer Rp756,57 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp10,22 miliar.
Dengan komposisi tersebut, pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar penerimaan daerah.

Namun, peningkatan PAD menjadi sinyal penting karena memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri.

Sebagai pembanding, total pendapatan daerah pada 2024 mencapai sekitar Rp923,78 miliar. Dengan demikian, realisasi pendapatan 2025 turun sekitar Rp90,34 miliar atau 9,78 persen dibandingkan 2024.

Penurunan total pendapatan tersebut terutama perlu dilihat dalam konteks dinamika pendapatan transfer dan sumber penerimaan lainnya, sementara PAD justru mengalami pertumbuhan cukup kuat.

Belanja 2025 Turun Rp89,48 Miliar

Di sisi belanja, data BKPD menunjukkan realisasi belanja Kabupaten Malaka pada 2025 mencapai Rp833,33 miliar.
Belanja tersebut terdiri atas:
Belanja operasi: Rp604,29 miliar
Belanja modal: Rp79,81 miliar
Belanja tidak terduga: Rp12,78 miliar
Belanja transfer: Rp136,44 miliar

Jika dibandingkan dengan 2024, total belanja daerah turun dari sekitar Rp922,82 miliar menjadi Rp833,33 miliar.
Artinya terjadi penurunan sekitar Rp89,48 miliar atau 9,70 persen.

Yang juga menarik, belanja modal pada 2025 berada di angka Rp79,81 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai sekitar Rp150,60 miliar.

Sementara belanja operasi relatif stabil, yakni dari sekitar Rp605,66 miliar pada 2024 menjadi Rp604,29 miliar pada 2025.

Data tersebut memperlihatkan adanya perubahan komposisi belanja daerah dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan dan Belanja 2025 Hampir Berimbang

Jika realisasi pendapatan dan belanja 2025 dibandingkan, terdapat selisih positif sekitar Rp109,62 juta.
Realisasi pendapatan mencapai Rp833.446.400.063, sedangkan realisasi belanja tercatat Rp833.336.784.147.
Selisih tersebut menunjukkan bahwa secara agregat, realisasi pendapatan dan belanja daerah pada 2025 berada dalam posisi yang sangat berdekatan.

Angka ini penting karena memberikan gambaran bahwa pelaksanaan belanja daerah pada 2025 relatif mengikuti kapasitas pendapatan yang terealisasi.
Namun, data tersebut tetap perlu dibaca bersama komponen pembiayaan dan perubahan saldo anggaran untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai posisi fiskal daerah.

Aset Daerah Tembus Rp1,6 Triliun

Selain pendapatan dan belanja, BKPD Kabupaten Malaka juga menampilkan perkembangan aset daerah.

Data 2025 menunjukkan komponen aset daerah terdiri atas aset lancar sekitar Rp42,65 miliar, investasi Rp79,04 miliar, aset tetap sekitar Rp1,415 triliun dan aset lainnya sekitar Rp122,93 miliar.

Dengan komponen tersebut, nilai aset daerah berada di kisaran Rp1,66 triliun.
Aset tetap menjadi komponen terbesar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan daerah berada dalam bentuk aset tetap yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam rentang waktu yang ditampilkan, nilai aset tetap juga menunjukkan kecenderungan meningkat.

Pada 2016, aset tetap tercatat sekitar Rp512,89 miliar, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp1,415 triliun pada 2025.
Kenaikan tersebut menggambarkan akumulasi pembangunan dan pencatatan aset daerah selama periode tersebut.

Dari Angka ke Tata Kelola

Bagi masyarakat, data keuangan daerah sering kali terlihat sebagai deretan angka yang sulit dipahami.
Namun, tiga kelompok data yang dipamerkan BPKPD Malaka sebenarnya memberikan gambaran sederhana mengenai tiga hal penting dalam pemerintahan daerah: berapa kemampuan pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana uang tersebut dibelanjakan dan seberapa besar kekayaan yang dimiliki daerah.

Dari data tersebut terlihat bahwa Malaka masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pendapatan transfer.

Pada saat yang sama, pertumbuhan PAD pada 2025 menjadi perkembangan positif yang perlu terus dipertahankan.

Peningkatan PAD juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan yang sah tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, penurunan realisasi belanja pada 2025 menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan pembangunan.

Transparansi Jadi Bagian Penting Pembangunan

Aloysius Werang menempatkan penyajian data keuangan daerah dalam pameran pembangunan sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjalanan keuangan Kabupaten Malaka.

Masyarakat tidak hanya diajak melihat pembangunan dalam bentuk fisik, tetapi juga memahami bagaimana kemampuan keuangan daerah dibangun, dikelola dan diarahkan untuk membiayai pembangunan.

Data historis 2016–2025 yang ditampilkan juga memberikan ruang bagi publik untuk melihat perkembangan Kabupaten Malaka secara lebih objektif.

Mulai dari PAD yang pada 2025 mencapai titik tertinggi dalam data satu dekade tersebut, total pendapatan yang mencapai Rp833,44 miliar, realisasi belanja Rp833,33 miliar, hingga nilai aset daerah yang telah berada di kisaran Rp1,6 triliun.

Dengan demikian, angka-angka tersebut bukan sekadar laporan keuangan, tetapi menjadi cermin perjalanan kapasitas fiskal, belanja pembangunan dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Malaka selama satu dekade.

Editor : Boni Atolan

Sumber : https://radar-malaka.com/terungkap-pad-malaka-naik-tajam-aset-daerah-kini-di-atas-rp16-triliun-pad-naik-67-persen-belanja-turun-97-persen-apa-yang-terjadi-dengan-keuangan-malaka/