Kupang – Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran bersama Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang dan dihadiri para kepala daerah serta pimpinan DPRD dari 14 kabupaten dan Kota Kupang.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi dari BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Bupati Stefanus Bria Seran menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malaka, DPRD, serta semua pihak yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, capaian opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD agar tetap sesuai aturan perundang-undangan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam arahannya mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tetap mempertahankan kualitas tata kelola keuangan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu.

Penyerahan LHP BPK tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

https://radar-malaka.com/bupati-malaka-dan-ketua-dprd-terima-lhp-bpk-pemkab-malaka-kembali-raih-opini-wtp/