MALAKA - Realisasi belanja Kabupaten Malaka pada 2025 tercatat Rp833,34 miliar, turun sekitar Rp89,48 miliar atau 9,70 persen dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai sekitar Rp922,82 miliar.

Data tersebut menjadi bagian dari paparan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Malaka dalam Pameran Pembangunan dan Pagelaran Budaya Daerah di Lapangan Misi Dekenat Malaka, Betun, Jumat (14/8/2026).

Kepala BKPD Kabupaten Malaka Aloysius Werang memaparkan bahwa realisasi belanja 2025 terdiri dari belanja operasi Rp604,30 miliar, belanja modal Rp79,81 miliar, belanja tidak terduga Rp12,79 miliar dan belanja transfer Rp136,44 miliar.

Belanja Operasi Masih Mendominasi

Dari struktur tersebut, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai sekitar Rp604,30 miliar.
Sementara belanja modal berada di angka Rp79,81 miliar.

Perbandingan tersebut penting karena belanja operasi pada umumnya berkaitan dengan kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan, sedangkan belanja modal berhubungan dengan pembentukan aset atau pembangunan yang memberikan manfaat dalam jangka lebih panjang.

Pada 2024, belanja modal Malaka mencapai sekitar Rp150,61 miliar. Dengan demikian, terjadi penurunan belanja modal sekitar Rp70,79 miliar pada 2025.

Penurunan Belanja Tidak Selalu Negatif

Penurunan belanja tidak otomatis berarti buruk.
Jika penurunan tersebut merupakan hasil efisiensi, pengendalian pengeluaran dan penyesuaian terhadap kemampuan pendapatan daerah, maka justru dapat menjadi indikator kehati-hatian fiskal.
Namun, efisiensi perlu dilakukan secara selektif.

Jangan sampai efisiensi mengurangi belanja yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur produktif.

Karena itu, tantangan pemerintah daerah ke depan adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pendapatan dan Belanja Hampir Berimbang

Data 2025 memperlihatkan total pendapatan daerah sebesar Rp833,44 miliar, sedangkan belanja mencapai Rp833,34 miliar.

Selisihnya hanya sekitar Rp109,62 juta.
Kondisi ini menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja berada pada posisi yang hampir berimbang.

Dari perspektif pengelolaan keuangan, kemampuan menjaga belanja agar tidak jauh melampaui pendapatan merupakan hal positif yang patut dipertahankan.

Namun, pemerintah juga perlu memastikan kualitas belanja.
Ke depan, perhatian tidak hanya pada berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apa hasil yang diperoleh masyarakat dari setiap anggaran tersebut.

Belanja Modal Perlu Mendapat Perhatian

Dengan turunnya belanja modal pada 2025, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan aset produktif tetap mendapatkan ruang yang memadai sesuai kemampuan fiskal.

Belanja modal yang tepat sasaran dapat menjadi investasi jangka panjang bagi daerah.

Jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, air bersih dan infrastruktur ekonomi lainnya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Karena itu, efisiensi anggaran idealnya tidak hanya berarti mengurangi pengeluaran, tetapi menggeser belanja dari yang kurang prioritas menuju program yang memiliki dampak lebih besar.

Editor : Boni Atolan