April 15, 2021

BPKPD MALAKA

PEMERINTAH DAERAH KAB. MALAKA

PEMKAB MALAKA DORONG WARGA BAYAR PAJAK

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dibayar oleh masyarakat untuk pelayanan kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Aloysius Werang Kepada VN, Kamis (30/7) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Malaka dibawa kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, upaya tersebut harus didukung dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk bayar pajak.

Karena dengan membayar pajak masyaratkat akan menikmati hasil pembangunan infrastruktur, kesehatan, jalan raya dan fasilitas lainnya yang bias menggerakan roda perekonomian masyarkat.

 Aloysius juga menjelaskan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada delapan jenis pajak daerah diantaranya, pajak restoran, pajak perhotelan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C atau minerba, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan serta, pajak (bea) perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sedangkan retribusi daerah yang dikelola diantaranya retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Kemudian untuk meningkatkan komponen lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke Bank NTT. Pendapatan yang diterima Pemda dalam bentuk deviden, yang mana memberikan pendapatan cukup signikfikan untuk pembangunan daerah.

Dalam penyertaan modal k Bank NTT, Deviden yang kita terima pada tahun 2020 sebesar Rp 5,9 miliard. Jumlah ini akan menambah PAD Kabupaten Malaka.

Disamping  Penyertaan modal, Pemkab Malaka juga mengelola kas dalam bentuk penempatan deposito dengan hasil berupa bunga deposito setiap tahun mencapai Rp 6-8 miliard per tahun.

Untuk pajak sector yang menjadi unggulan pemkab Malaka yaitu pajak penerangan jalan yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam peningkatan PAD.

Tahun 2019 kita anggarkan Rp 1,9 M realisasinya melampauai target yaitu sbesar 103 persen tutupnya.

Iya juga menuturkan, kebijakan pemerintah melalui pulsa listrik prabayar dengan menggunakan token listrik sangat membantu pemerintah daerah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

Karena ketika masyarakat membeli pulsa listrik langsung dipotong sepuluh persen untuk pembayaran pajak atau PPJ pintanya.

Potensi PPJ akan terus meningkat melalui koordinasi dan sinergi yang intens antara Pemda dan PLN.

Artinya melalui pajak penerangan jalan (PPJ) kedepan menjadi potensi unggulan pemerintah daerah. Dengan demikian pemda malaka tidak sekedar berpikir pada peningkatan pajak daerah, tetapi juga pada upaya pemenuhan hak masyarakat (wajib pajak) berupa penerangan jalan, katanya.

Disamping, pajak penerangan jalan, sector pajak yang juga menjadi andalan adalah pajak bahan galian golongan C atau pajak minerba, menjadi andalan pemerintah daerah ke depan.

Aloysius juga mengatakan untuk PAD di masa kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran mengalami perubahan cukup signifikan.

Sebab tahun 2016 PAD yang diperoleh Pemerintah kisaran Rp 27 miliard tapi sampai dengan saa ini (2020), PAD Kabupaten Malaka sudah mencapai Rp 56 miliard. Angka ini cukup baik dan tentu membanggakan karena PAD menggambarkan kemandirian daerah, pungkasnya. (mg-24/S-1)

Tulisan Ini disadur dari Media cetak Victory News pada kategori Advertorial.

Aloysius Werang, SH, MM (Kepala BPKPD)